Tuesday, September 16, 2014
   
Text Size
login

Definisi Penyuluh Pertanian

penyuluh yyIstilah “penyuluhan” atau “extension” telah digunakan pada pertengahan abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge. Istilah lain dalam bahasa Belanda yaitu voorlichting”, dalam bahasa Jerman dikenal sebagai “beratung“, Perancis sebagai vulgarization dan Spanyol sebagai capacitation (Mardikanto, 2009). Pada awal kegiatannya penyuluhan pembangunan dikenal sebagai agricultural extension (penyuluhan pertanian), terutama di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Belanda. Disebabkan penggunaannya berkembang di bidang-bidang lain, maka berubah namanya menjadi extension education, dan di beberapa negara lain disebut development communication (Slamet, 2003).
Selanjutnya menurut Asngari (2003), bahwa penyuluhan adalah kegiatan mendidik orang (kegiatan pendidikan) dengan tujuan mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan/dikehendaki yakni orang semakin modern. Ini merupakan usaha mengembangkan (memberdayakan) potensi individu klien agar lebih berdaya secara mandiri. Menurut A.W. Van den Ban dan Hawkins (1999) disebutkan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.
Dalam perjalanannya, menurut Mardikanto (2009), pengertian penyuluhan diartikan menjadi berbagai pemahaman, sebagai berikut :
1)    Penyuluhan sebagai proses penyebarluasan informasi
Sebagai terjemahan dari kata “extension”, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis. Maksudnya adalah :
a)    Sebagai agen penyebaran informasi, penyuluh tidak boleh menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi seperti : peneliti, pusat informasi, institusi pemerintah, dan lain-lain melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat.
b)    Penyuluh harus aktif menyaring informasi yang diberikan atau diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metoda, nilai, perilaku, dll.
c)    Penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi dari “dalam” baik yang berupa “kearifan tradisional’ maupun “endegenous technology”.
d)    Penyuluh perlu lebih memperhatikan pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat, disamping inovasi teknologi, kebijakan, manajemen, dll.
2)    Penyuluhan sebagai proses penerangan/penjelasan
Berasal dari kata “suluh” atau “obor” dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan.
3)    Penyuluhan sebagai proses pendidikan non formal (luar sekolah)
Penyuluhan pertanian merupakan bagian dari sistem pembangunan pertanian yang merupakan sistem pendidikan di luar sekolah (pendidikan non formal) bagi petani beserta keluarganya, dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam pembangunan pertanian.
Menurut Directorate of Agricultural Extension of India (1960), filosofi dasar dari penyuluhan adalah mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dalam mengadopsi suatu inovasi. Hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan pemaksaan karena tidak akan bertahan lama. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui proses pendidikan, yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, cara berpikir, dan bertindak.
4)    Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku
Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari : pengetahuan, sikap, dan ketrampilan, seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5)    Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial
Merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Karena rekaya sosial dilakukan oleh pihak luar maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan pihak luar (perekayasa).
6)    Penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial (sosial marketing)
Pemasaran sosial adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Berbeda dengan rekayasa sosial yang lebih berkonotasi untuk  “membentuk” (to do to) atau menjadikan masyarakat sesuatu yang “baru” sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa proses pemasaran sosial yang dimaksudkan untuk “menawarkan” (to do for) sesuatu kepada masyarakat.
7)    Penyuluhan sebagai proses perubahan sosial
SDC dalam Mardikanto (2009) menyatakan bahwa penyuluhan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.
8)    Penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas (capacity strengthening)
Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat) kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di arus global.
Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), pengertian penyuluhan adalah “proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup”.
Sistem penyuluhan seharusnya berorientasi pada kegiatan mendalami dan mengembangkan perubahan perilaku masyarakat dan merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang dilakukan dengan cara persuasif atau membujuk. Namun, hingga saat ini tidak jarang berubah bentuk menjadi proses instruksi dengan cara paksaan. Hal ini terjadi karena kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara berorientasi pada kepentingan sektoral atau target pembangunan tertentu tanpa memikirkan kepentingan dan kesiapan khalayak dalam menerima berbagai tawaran perubahan tersebut. Sistem penyuluhan yang berorientasi pada keterpaduan dengan mengutamakan kepentingan khalayak sasaran seharusnya dijadikan tolak ukur dalam merancang suatu program penyuluhan (Karsidi, 2000).
b.    Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan  
Slamet (2001) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Arahnya adalah terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri (dapat mengambil keputusan yang terbaik) bagi kesejahteraannya. Deptan (2002) mendefinisikan penyuluhan pertanian sebagai pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.
Penyuluhan pertanian sebagai proses pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “better farming, better business, dan better living”, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengadopsi teknik produksi dan pemasaran demi meningkatkan pendapatannya. Di samping itu, melalui penyuluhan, masyarakat difasilitasi agar memiliki posisi tawar yang semakin membaik dalam pengambilan keputusan dan konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat lapisan bawah lainnya (Mardikanto, 2009).
Menurut Mas’oed (1990), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya.  
Terkait dengan peran penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, entitas, dan jejaring, Mardikanto (2009), mengemukakan beragam peran/tugas penyuluhan dalam satu kata, yaitu edfikasi, yang merupakan akronim dari: edukasi, diseminasi informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantaun dan evaluasi :
1)    Edukasi, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan dan stakeholders pembangunan yang lainnya.
2)    Diseminasi informasi/inovasi, yaitu penyebarluasan informasi/inovasi dari sumber informasi dan atau penggunanya.
3)    Fasilitasi atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh kliennya.
4)    Konsultasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
5)    Supervisi atau pembinaan, merupakan upaya untuk bersama-sama klien melakukan penilaian, untuk kemudian memberikan saran alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi.
6)    Pemantauan,  yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung.
7)    Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (formatif), selama (on-going) dan setelah kegiatan selesai dilakukan (ex-post).

Daftar Pustaka

Asngari, P.S. 2003. “Pentingnya Memahami Falsafah Penyuluhan Pembangunan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan”. Diedit Oleh Adjat Sudrajat dan Ida Yusnita. Bogor : IPB.
Departemen Pertanian. 2002. Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Jakarta : Deptan.
Directorate of Agricultural Extension of India. 1960. Extension Education In Community Development. India - New Delhi : Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture Government of India.
Mardikanto, T. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
Slamet, Margono. 2001. Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah. Bogor. IPB.
_______. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor : IPB.

Login Form